Kanar-harian.com, Pamekasan – Aliansi pemuda dan masyarakat desa Tanjung Kecamatan Pademawu Pamekasan, menolak keras atas Penggarapan Tanah Sengketa seluas 15 H yang statusnya Hak Guna Pakai (HGP) yang terletak di Pesisir Pantai Jumiang, Jum’at (11/8/2023).
Ketua Aliansi pemuda desa tanjung kecamatan pademawu, Supriyadi Menegaskan, bahwa pihaknya menyatakan, menolak atas penggarapan tanah sengketa yang luasnya 15 H itu. Adapaun status tanah tersebut bermasalah sejak kepemimpinan kades Abdurrahman tahun 1988 sampai sekrang ini masih statusnya dalam sengketa.
“Sampai kepemimpinan kades berikutnya pada tahun 2016 kades Zabur, bahkan sekarang statusnya masih dalam tanah Sengketa” katanya.
Ketua DPC GMNI Pamekasan Taufik menjelaskan, bahwa pihaknya akan terus melakukan pendampingan kepada Masyarakat setempat, seperti yang sudah mendatangi Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pamela dalam melakukan pengaduan pada, 3/8/23 Kamis lalu.
“Kedatangan kami ke BPN Pamekasan turut mendampingi masyarakat tanjung dalam menyampaikan surat aduan pada hari Kamis lalu,” kami (10/8/2023), jelasnya.
Pudoli Warga setempat menambahkan, tanah itu Sebelumnya, berstatus HGP sejak tahun 1988 sampai pada tahun 1998, namun statusnya, berubah SHM pada tahun 2001 dengan diterbitkan tujuh Sertifikat yang berujung menjadi cikal bakal terjadinya konflik berkepanjangan sampai saat ini. Menurutnya, pihak terkait harus bertanggung jawab, agar tidak terjadi sesuatu yang tidak baik dan demi menjaga kondusifitas masyarakat.
“Kami berharap pihak terkait bisa mempertimbangkan agar tidak terjadi hal hal yang tdak di inginkan, lahan tersebut bisa bermanfaat dan dapat dirasakan manfaatnya oleh Masyarakat,” pungkasnya. (Abu)
