SAMPANG, Kabar-harian.com – Pemerintah Kabupaten Sampang bersiap melakukan langkah strategis menyusul penurunan drastis Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2026 dari Pemerintah Pusat.
Berdasarkan rilis resmi Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bersama Menteri Keuangan, alokasi TKD nasional tahun depan hanya sebesar Rp 650 triliun. Angka tersebut anjlok Rp 269 triliun dibandingkan pagu anggaran 2025 yang mencapai Rp 919 triliun.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan (Bappelitbangda) Kabupaten Sampang, Hj. Umi Hanik Laila, menegaskan pihaknya akan segera melakukan rasionalisasi program di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Penyesuaian juga akan diterapkan pada rancangan APBD 2026.
“Akibat penurunan TKD yang drastis ini, sudah pasti akan sangat berpengaruh terhadap pencapaian prioritas pembangunan 2026,” ungkapnya kepada awak media, Senin (29/9/2025).
Kondisi ini diperkuat dengan surat resmi Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor S-62/PK/2025 tertanggal 23 September 2025, yang sudah disampaikan kepada seluruh gubernur, bupati, dan wali kota se-Indonesia.
Dana Transfer Sampang Turun Rp 98,7 Miliar
Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Sampang, Hj. Hurun Ien, menguraikan detail penurunan TKD yang dialami daerahnya.
“Total penurunan dana transfer Kabupaten Sampang mencapai sekitar Rp 98,7 miliar. DAU dan DBH turun Rp 34 miliar, DAK Nonfisik berkurang Rp 9,5 miliar, dan Dana Desa juga berkurang Rp 25,6 miliar. Bahkan DAK Fisik tidak mendapatkan alokasi sama sekali,” jelas Hurun.
Ia menambahkan, kondisi ini akan sangat memengaruhi penyelenggaraan pelayanan dasar hingga pembangunan infrastruktur di Kabupaten Sampang. Bahkan, tahun 2025 pun sudah dirasakan penurunan TKD yang cukup signifikan, sesuai Inpres Nomor 1 Tahun 2025 dan KMK Nomor 29 Tahun 2025.
“Tahun 2026 mendatang jelas lebih berat dibandingkan 2025. Pemerintah daerah akan menghadapi tantangan besar, khususnya dalam pembangunan infrastruktur di sektor pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum,” imbuhnya.
Lebih jauh, Hurun menyebut Pemkab Sampang sama sekali tidak mendapatkan alokasi DAU infrastruktur dan DAK fisik tahun depan. Kondisi ini dikhawatirkan akan berdampak pada capaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam RPJMD, (med)
